Download Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 Ihwal Sistem Investigasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pdf

Dibawah ini merupakan download pdf peraturan pemerintah (pp) nomor 1 tahun 2021 wacana sistem investigasi penerimaan negara bukan pajak (pnbp).

PP: Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 wacana Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PDF

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA NSA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 - Menimbang :

bahwa untuk melakukan ketentuan pasal 57 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 wacana Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah wacana Tata cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 - Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 2018 wacana Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

MEMUTUSKAN:

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 - Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 - Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berikutnya disingkat PNBP merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau tubuh dengan menemukan faedah pribadi maupun tidak pribadi atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, menurut peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan diatur dalam prosedur budget pendapatan dan belanja negara.
2. Instansi Pemeriksa merupakan tubuh yang menyelenggarakan urusan'pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional.
3. Pemeriksaan PNBP merupakan acara untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lain serta acara yang lain dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan keharusan PNBP menurut peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.
4. Pemeriksa merupakan pejabat atau pegawai pada Instansi Pemeriksa yang diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan PNBP.
5. Badan merupakan sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan jerih payah maupun yang tidak melakukan jerih payah yang termasuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, tubuh jerih payah milik negara atau tempat dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lernbaga, bentuk jerih payah tetap, tubuh aturan publik, dan bentuk tubuh lain yang melakukan acara di dalam dan/atau di luar negeri.
6. PNBP Terutang merupakan keharusan PNBP dari Wajib Bayar terhadap Pemerintah yang walib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
7. Dokumen merupakan dokumen fisik dan/atau dokumen relektronik.
8. Surat Tagihan PNBP merupakan surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun hukuman administratif berupa denda.
9. Surat Ketetapan PNBP adalah.surat dan/atau dokumen yang rnenetapkan jumlah PNBP Terutang, yang termasuk Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar, Surat Ketetapan PNBP Nihil, dan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar.
10. Wajib Bayar merupakan orang pribadi atau tubuh dari dalam negeri atau mancanegara yang mempunyai keharusan mengeluarkan duit PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Instansi Pengelola PNBP merupakan instansi yang menyelenggarakan pengelolaan PNBP.
12. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP merupakan pejabat yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian kiprah dan fungsi Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dalam pengelolaan PNBP yang menjadi tanggungjawabnya dan kiprah lain terkait PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Mitra Instansi Pengelola PNBP merupakan tubuh yang menolong Instansi Pengelola PNBP melakukan sebagian acara pengelolaan PNBP yang menjadi kiprah Instansi Pengelola PNBP menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menteri/Pimpinan Lembaga merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian/ forum yang bersangkutan.
15. Menteri merupakan menteri yang menyelenggarakan masalah pemerintahan di bidang keuangan negara.

Selengkapnya sanggup anda baca pada file peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2021 wacana sistem pemeriksanaan negara bukan pajak pdf di bawah ini.

Download Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 wacana Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PDF

Anda sanggup mengunduhnya lewat link berikut: PP Nomor 1 Tahun 2021.pdf

atau sanggup pribadi anda baca file nya berikut ini:

Demikian artikel Download Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 wacana Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PDF

. Semoga berfaedah :)